Analisis Implementasi Kepmenkes No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

puskesmas1 Berdasarkan Kepmenkes No 128 Tahun 2004 mengenai fungsi Puskesmas, disebutkan bahwa Puskesmas merupakan pusat kesehatan strata pertama, yang bertanggung jawab secara holistik dalam upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut Puskesmas dituntut untuk bisa menyediakan pelayanan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pelayanan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung peran dan fungsi Puskesmas tersebut.

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini rata-rata kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas masih relatif identik satu sama lain karena terlalu berpatokan pada peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga perkembangannya cenderung statis, padahal Puskesmas dituntut untuk selalu berinovasi mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang juga selalu dinamis.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada dasarnya telah berlangsung di masing-masing daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kekurangan. Hal ini terjadi karena kegiatan tersebut tidak didukung oleh perencanaan yang matang. Misalnya saja pengadaan kegiatan tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Ada kalanya kegiatan yang ada justru tidak berorientasi pada masalah yang seharusnya penting untuk segera diselesaikan. Padahal seharusnya Puskesmas memperhatikan masyarakat yang dalam hal ini menentukan keberhasilan dan ketepatan program pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai kondisinya. Karena situasi dan kondisi di tengah masyarakatlah yang menentukan secara objektif tingkat posisi partisipasi mereka dalam program-program Puskesmas, bukan keputusan sepihak birokrasi yang selalu cenderung menafikan potensi masyarakat yang pada akhirnya sering menempatkan masyarakat hanya sebagai objek. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan kesehatan yang lebih terfokuskan pada kebutuhan masyarakat setempat sehingga diharapkan semua kegiatan program kesehatan dapat tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dengan dana yang cukup sehingga dapat berhasil pelaksanaannya.

Dalam suatu forum diskusi di dunia maya, Ridwan Ahmad menuliskan suatu info yang pernah di konfirmasi ke dinas kesehatan di daerah Aceh dan mereka menyatakan bahwa kebutuhan polindes tidak bisa serta merta di penuhi karna banyak program lain yang harus di jalankan, mereka mengatakan belum punya dana untuk membangunnya. Padahal sebenarnya masyarakat desa yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan sangat membutuhkan polindes. Dari contoh ini jelas jika pada umumnya pemerintah daerah belum terlalu peka untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Memang ada beberapa hal dalam pembuatan kebijakan yang harus dilakukan secara top down, tapi itu tidak semua. Untuk urusan yang juga menyangkut kepentingan masyarakat, sudah sepatutnya jika pembuatan kebijakan dilakukan secara bottom up. Termasuk untuk pelayanan kesehatan ini, masyarakat tentunya tahu pelayanan kesehatan apa yang sebenarnya sedang mereka butuhkan. Maka dengan demikian perlu adanya komunikasi yang baik antara pelayan kesehatan dengan masyarakat untuk menjawab semua permasalahan kesehatan di wilayah setempat. Dengan begitu Puskesmas sendiri bisa lebih fokus untuk menangani masalah kesehatan yang dominan pada wilayah kerjanya sehingga alokasi dananya pun jelas akan difokuskan untuk menangani permasalahan tersebut.

Dengan adanya sistem desentralisasi, kebanyakan daerah masih ada dalam fase penyesuaian diri serta membentuk sistem pemerintahan daerah yang pas dan tetap dapat berjalan sinergi dengan pemerintah pusat. Maka tidak heran jika di daerah-daerah masih banyak terjadi kerancuan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kebanyakan dari daerah-daerah masih sibuk dengan pembentukan sistem, tata aturan, beserta seluruh perangkatnya. Sehingga wujud nyata dari aksi pelayanan kesehatan masyarakat kurang begitu diperhatikan. Dengan demikian seharusnya Puskesmas lebih menitikbertkatkan kegiatannya pada aksi nyata pelayanan kesehatan yang memang benar-benar dibutuhkan di wilayah kerjanya. Hal ini tentunya harus dilakukan dengan kepekaan yang tinggi dari para petugas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Sumber: ella faiqotus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar